Ketua Umum dan Sekjen Golkar Selalu dari Militer

Kompas | Rabu, 6 Agustus 2008 |

Jakarta, Kompas - Partai Golkar adalah partai yang sampai kini selalu menempatkan orang berlatar belakang militer di jajaran pengurus teras partainya. Posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar selalu ditempati orang-orang berlatar belakang militer.

"Sebenarnya tidak ada aturan tertulis, tetapi ini sudah menjadi konvensi," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chairul Azwar, Selasa (5/8).

Ketika Ketua Umum Partai Golkar diisi unsur militer, maka sekjen dari unsur sipil. Dia mencontohkan saat Ketua Umum Partai Golkar dipimpin Letjen (Purn) Wahono, Sekjen Partai Golkar diisi Rachmat Witoelar.

Sementara itu, ketika Partai Golkar dipimpin Harmoko yang warga sipil, sekjen diisi oleh Letjen TNI (Purn) Ary Mardjono (lihat tabel).

Penempatan sekjen dari unsur militer ini awalnya merupakan pilihan Presiden Soeharto yang saat itu juga Pembina Partai Golkar. Sementara itu, setelah reformasi, dibicarakan informal dengan Panglima TNI.

"Kalau sekjen yang sekarang ini, hasil kompromi antara SBY-JK," ujarnya.



Sudah berubah

Mantan Sekjen Partai Golkar Letjen TNI (Purn) Budi Harsono yang dihubungi secara terpisah menegaskan hal senada. "Pada sejarah awal Partai Golkar, peran militer memang menonjol," ucapnya.

Meski demikian, Budi Harsono yang saat ini menjadi anggota DPR menilai, ke depan, kombinasi sipil dan militer itu tidak perlu lagi dipertahankan di Partai Golkar untuk mengisi ketua umum dan sekjen. Hal itu mengingat TNI/Polri sudah tidak terlibat dalam politik praktis dan menyalurkan aspirasi politiknya ke banyak parpol.

"Yang lebih penting itu adalah memiliki visi sama, yaitu semangat mengabdi untuk menjaga negara kesatuan dengan prinsip karya kekaryaan," ucapnya.

Sementara itu, Rully menilai kombinasi sipil dan militer sebagai komposisi ideal meski bukan sebuah keharusan. Dari berbagai pengalaman selama ini, orang yang berlatar belakang militer juga merupakan figur yang disiplin dan pekerja keras.

"Pak Ary Mardjono, Budi Harsono, sekarang juga Pak Sumarsono, semuanya itu tekun dan pekerja keras," ucapnya.

Dengan kombinasi sipil dan militer, Partai Golkar masih bisa menarik keluarga purnawirawan untuk menyalurkan aspirasinya. Pada Pemilu 2004, menurut Rully, 40 persen keluarga besar TNI/Polri menyalurkan aspirasinya ke Partai Golkar.

Pada Pemilu 2009, dia optimistis 40 persen keluarga besar TNI/Polri itu masih akan menyalurkan aspirasinya ke Partai Golkar.

"Meskipun tersebar ke partai lain, paling tidak masih akan lebih besar dari perolehan partai lain," ujarnya.